JEMBER, Radarjember.net - Maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, pengamen, hingga badut peminta-minta di persimpangan jalan Jember seolah menjadi hal biasa. Di Bulan Ramadan ini, jumlahnya terlihat semakin banyak. Meski Bulan Ramadan menjadi momentum untuk saling berbagi, tetapi seyogyanya aktivitas meminta-minta secara sadar di jalanan itu hendaknya dihindari.

Apalagi Pemkab Jember telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

Dalam aturan itu disebutkan larangan setiap orang/lembaga/badan hukum tidak menggelandang dan mengemis di tempat umum. Tak hanya itu, setiap orang/lembaga/badan hukum juga dilarang memberi uang dan/barang dalam bentuk apapun di tempat umum.

Meski papan Perda itu telah terpasang di beberapa persimpangan jalan, tak ada yang diindahkan. Terbukti, pengemis dan pengamen yang masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) itu tetap beraksi. Di antaranya di simpang empat SMPN 2 Jember, Geladak Kembar, Pagah, Argopuro, Mangli, Tegal Besar, RRI dan simpang tiga Armed serta simpang empat Ambulu.

Fenomena ini menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Bahkan terkesan gepeng sembunyi dan berlindung di balik kata kemanusiaan, iba dan belas kasihan. Sebab, beberapa dari mereka ternyata dari keluarga mampu.

Masalah kesejahteraan ini menjadi tanggung jawab bersama. Sudahkah pemerintah turun tangan dan hadir untuk rakyatnya? Lalu keluarga dan tetangga harus bagaimana?

Daftar lengkap bacaan Undercover Berlindung di Balik Kata Kemanusiaan (Klik judul)

Keberadaannya Meresahkan

Tak hanya satu orang PMKS dalam satu persimpangan jalan. Misalnya saja di simpang empat SMPN 2 Jember. Dalam satu persimpangan itu ada lima PMKS yang beraksi secara bersamaan. Dua pemuda dengan alat musik angklung, satu badut, satu orang pengemis perempuan, satu pengamen kentrung dan satu pengemis laki-laki.

Halaman

1   2