Haris mengungkapkan dukungan MUI Jember terhadap fatwa haram untuk menghukumi sound horeg.

Dikatakan, jauh sebelum isu ini muncul, pihaknya sudah turun lapang mengujur secara langsung intensitas suara dan efek yang ditimbukkan dari pesta sound horeg di empat kecamatan secara random.

"Lebih banyak negatifnya dibandingkan dengan positifnya. Di antaranyanya suara. Kemudian temuan kami, sering terjadi perkelahian di situ dan kadang-kadang itu ada mohon maaf, minum-minum," ulasnya.

Pihaknya mengaku ingin melakukan audiensi dengan anggota DPRD, Polres, hingga Bupati Jember kaitan persoalan tersebut.

Dia meminta para pemegang kebijakan bisa bersikap dengan membatasi atau memperketat perizinan penyelengaraannya karena dianggap membahayakan secara kesehatan dan sosial. "Atau bahkan melarang sound horeg," tegasnya.

Penting diketahui, kesepakatan mengenai pembatasan tersebut sebenarnya telah dilakukan antara MUI Jember, Polres Jember, Satpol PP, Bakesbangpol Jember dan tiga orang perwakilan pemilik sound horeg pada 1 November 2023.

Satu di antara isi kesepakatannya, batas maksimal yang ditimbukkan dari penggunaan sound system yang diperkenankan ialah 70 desibel. (sil/bud)

Halaman

1   2