SUMBERSARI, Radarjember.net – Belakangan, kabar pengurangan alokasi pupuk subsidi bagi Provinsi Jawa Timur mendapat respon berbeda-beda. Terutama di kalangan petani yang mengandalkan pupuk dari program pupuk subsidi tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut merespon pengurangan alokasi pupuk subsidi, yang mencapai 50 persen di tahun 2024 tersebut.

Khofifah menyebut, pengurangan jatah pupuk subsidi tahun ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, Khofifah mengaku telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI, agar Jawa Timur memperoleh jatah tambahan.

“Kita sudah komunikasi dengan kementerian. Mulai September lalu sudah ada penambahan. Diupayakan (penambahan pupuk, Red) dua kali datang,” kata Khofifah, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di sela-sela Harlah Muslimat NU ke-78, di City Forest, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Rabu siang (31/1/2024).

Jawa Timur, kata Khofifah, selama ini telah berkontribusi besar terhadap pemenuhan lumbang pangan nasional. Oleh karena itu upaya penambahan pupuk subsidi diyakini sebagai langkah yang tepat.

Khofifah menerangkan, selama ini pupuk subsidi memang selalu menjadi permasalahan petani. Penyebabnya, alokasi pupuk dengan kebutuhan di lapangan tak pernah imbang.

“Jadi memang antara suplai dengan pemenuhan kebutuhan ini belum berimbang. Tapi kita sudah mendapatkan tambahan,” imbuhnya.

Meski demikian, Khofifah tak menyebutkan detail berapa alokasi tambahan untuk Jawa Timur. Termasuk kapan penambahan itu akan didistribusikan ke petani. Dia hanya menyebut selain pupuk subsidi, ada opsi lain yang dinilainya dapat digunakan petani mengatasi permasalahan pupuk, yakni pupuk organik.

Menurut dia, penggunaan pupuk organik di sejumlah daerah di Jawa Timur sudah mulai digencarkan.

“Opsi yang strategis adalah pupuk organik. Situbondo sudah mulai, Jember sebagian titik. Paling besar ada di Ngawi, kemudian besar lagi ada di Tuban. Itu luar biasa. Saya datang berkali-kali ingin memastikan bahwa pupuk organik itu sudah efektif, masif, secara ekonomis sangat mengurangi biaya operasional,” jelas Gubernur Jatim yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Februari mendatang.

Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro, menuding biang keruwetan tata niaga pupuk subsidi selama ini sebagai akibat dari Permentan No 10 Tahun 2022 yang memangkas jenis pupuk subsidi. Dari semula lima jenis (Ponska, Urea, SP36, NPK, dan ZA), kini menjadi dua jenis saja disubsidi yakni Urea dan NPK.

Jumantoro menguraikan, tahun 2024 ini kebutuhan pupuk jenis Urea di Jawa Timur bisa mencapai 1,2 juta ton. Namun pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 500 ton. Sementara NPK, dari usulan 1,3 juta ton, dialokasikan 300 ton.

“Jadi omong kosong kalau Presiden dan Menteri Pertanian yang selalu mengatakan, tahun depan petani akan mudah mendapatkan pupuk subsidi,” ketusnya.*

Fotografer       : Maulana/Radar Jember

Reporter          : Maulana

Redaktur         : Sidkin Ali