JEMBER, Radarjember.net - Sekretaris Komisi D DPRD Jember Indi Naidha mendorong Pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat secara berkala.
Ia menilai, persoalan desil dalam data sosial selama ini kerap merugikan warga karena tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Akibatnya, sejumlah bantuan sosial maupun program pemerintah tidak tepat sasaran.
Indi menyebut, banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak bisa mengaksesnya karena perubahan kondisi ekonomi mereka tidak tercatat dalam sistem.
Salah satu contohnya terjadi pada program bedah rumah. “Ada warga yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan bedah rumah, tetapi tidak bisa direalisasikan karena desilnya berubah dan datanya tidak terupdate,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan Jember itu, persoalan juga terjadi sebaliknya.
Masih ada warga yang secara ekonomi sudah tergolong mampu tetap tercatat pada desil 1 sampai 4 sehingga tetap menerima bantuan.
Sementara itu, warga yang kondisinya menurun justru berada di atas desil 4 sehingga tidak bisa mengakses bantuan langsung dari pemerintah.
Ia menegaskan, ketidakakuratan data ini berdampak luas terhadap berbagai program bantuan, mulai dari bantuan sosial hingga program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Jika pemutakhiran data tidak dilakukan secara serius, maka ketimpangan penerima bantuan akan terus terjadi.
“Kalau masyarakat yang kurang mampu desilnya tidak terupdate menjadi desil 1 sampai 4, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan bantuan secara langsung,” katanya.
Halaman
Bagikan ke:
