Karena itu, Komisi D DPRD Jember meminta Pemkab Jember berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, agar sistem pendataan bisa lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi warga.
Indi juga menilai sistem desil perlu dievaluasi agar lebih adaptif dan tidak semata-mata bergantung pada data lama.
“Data ini menyangkut hak masyarakat kecil. Maka harus benar-benar diperbarui secara berkala dan diverifikasi di lapangan. Kami juga mendorong agar Kemensos melakukan pembenahan sistem supaya masyarakat yang benar-benar di bawah bisa merasakan bantuan secara langsung dari pemerintah,” tegasnya.*
Halaman
Bagikan ke:
