“DD ini salah satu pendapatan desa yang berasal dari transfer pemerintah (APBN). Seluruhnya ada regulasinya. Ada Permendes yang mengatur prioritas penggunaan, ada PMK yang mengatur mekanisme penyaluran dan juga sanksi yang diberikan jika itu ada penyalahgunaan. Serta ada juga Permendagri yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Jadi tiga aturan ini yang harus dipedomani,” tegasnya. (kin)

 

Alokasi dana per desa di Jember secara lengkap dapat dilihat di sini. 

 

Grafis: Reza Oky Arjiansyah/Radar Jember.

Halaman

1   2