Namun dia menekankan pentingnya kajian mendalam dan pelibatan publik sebelum pembangunan dilakukan.
“Maka, itu perlu kajian. Tidak grusa-grusu untuk menyelesaikan itu. Karena harus memperhatikan masyarakat di sekitar,” ujarnya, Rabu (2/7).
Menurutnya, lokasi simpang empat Mangli merupakan titik strategis nasional yang memang membutuhkan solusi lalu lintas jangka panjang. Namun dampak ekonomi bagi pedagang dan pelaku usaha di sekitar harus menjadi perhatian utama.
“Jangan nanti adanya pembangunan ini akan berdampak mematikan ekonomi yang lain,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Ketua Fraksi PDIP itu juga menyoroti potensi kerugian ekonomi jangka pendek yang akan dialami masyarakat selama masa pembangunan berlangsung.
“Yang namanya pembangunan butuh waktu ya, mungkin tahap satu setahun pelaksanaan, itu pasti pendapatan ekonomi pedagang-pedagang ya pasti akan berkurang," urainya.
Meski anggaran pembangunan nantinya bakal disokong pemerintah pusat, tapi pemkab perlu melakukan kajian.
Selain menggalang masukan dari berbagai ahli dan akademisi, juga uji publik untuk menyerap masukan masyarakat. Khususnya para pedagang sekitar simpang empat Mangli.
Apabila menimbang tingkat urgensinya, dia tidak menyalahkan, karena pertemuan kendaraan dari arah kota, Kecamatan Ajung, Rambipuji, dan Sukorambi kerap menimbulkan penumpukan di perempatan Mangli tersebut.
Tapi dari banyak sisi perlu pertimbangan matang.
Hingga kini, Komisi C DPRD Jember disebut belum dilibatkan dalam pembahasan resmi.
"Tapi kami nanti Komisi C ketika nanti diajak diskusi, maka masukan-masukan itu akan kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini bupati," pungkasnya. (sil/nur)
Halaman
Bagikan ke:
