PANCAKARYA, Radarjember.net – Pengelolaan uang sewa Tanah Kas Desa (TKD) Pancakarya, Kecamatan Ajung, menjadi polemik setelah muncul dugaan dana sebesar Rp106 juta belum dikembalikan ke kas desa.

Mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Pancakarya berinisial AF kini dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Jember dan Polres Jember untuk menelusuri persoalan tersebut.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pancakarya Didik Hariyanto mengatakan, persoalan itu bermula dari penyewaan TKD yang berlangsung sejak pemerintahan kepala desa sebelumnya.

Sebagian lahan disewakan dengan masa sewa tiga hingga lima tahun, sementara pengelolaannya berlanjut saat AF menjabat sebagai Pj Kades.

Dari keseluruhan penerimaan sewa lahan tersebut, sekitar Rp56 juta disebut telah masuk ke bendahara desa dan digunakan untuk membayar aparat desa serta kepala dusun.

Namun, masih terdapat dana yang dipersoalkan karena belum tercatat masuk ke kas desa.

“Uang masuk ke bendahara desa kurang lebih Rp56 juta. Yang belum dikembalikan dari Pj sebelumnya sekitar Rp106 juta,” ujar Didik, Rabu (28/10).

BPD sebelumnya berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi dengan AF agar kewajiban yang dipersoalkan bisa segera dituntaskan.

Namun, pertemuan terakhir disebut belum membuahkan hasil karena AF tidak hadir, sehingga persoalan uang sewa TKD masih menggantung.

Didik mengungkapkan, AF sebelumnya pernah menyampaikan telah mencicil pengembalian uang sekitar Rp40 juta melalui seseorang. 

Akan tetapi, BPD mengaku belum mengetahui siapa penerima dana tersebut dan pemerintah desa juga tidak menemukan bukti uang itu masuk ke kas desa.

“Bahasanya AF pernah mencicil kepada seseorang, sekitar Rp40 jutaan. Tapi tidak diketahui ke siapa, dan tidak diketahui oleh pemerintah desa,” jelasnya.

Halaman

1   2