JEMBER, Radarjember.net - Persoalan perempuan dan anak di Jember dinilai masih belum ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah.

Berbagai program yang ada disebut belum menyentuh akar masalah yang terjadi di masyarakat.

Akibatnya, penanganan kasus kekerasan dan perlindungan anak masih berjalan parsial. Kondisi ini menjadi perhatian serius kalangan pemerhati perempuan dan anak.

Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember, Rizki Nurhaini, menyebut, perhatian pemerintah daerah terhadap isu perempuan dan anak masih belum optimal.

 Menurutnya, ini terlihat dari minimnya program yang benar-benar fokus pada pemberdayaan dan perlindungan.

Selain itu, promosi kesetaraan gender juga belum menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan promosi kesetaraan gender masih sangat minim,” ujarnya, kemarin.

Kiki, sapaan akrabnya, menilai, salah satu pendekatan yang perlu dihidupkan kembali adalah program berbasis desa.

 Ia mencontohkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang pernah berjalan di masa sebelumnya.

Melalui pendekatan ini, penanganan kasus bisa dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.

“Membangun kepedulian terhadap perempuan dan anak seharusnya dimulai dari desa,” katanya.

Di sejumlah daerah lain, program berbasis desa tersebut dinilai sudah mulai tertata dengan baik.

Penanganan kasus dilakukan secara bertahap dari tingkat desa hingga kabupaten, sehingga layanan lebih mudah diakses.

Menurutnya, pola ini layak diterapkan kembali di Jember agar penanganan kasus tidak terpusat dan berjarak dari masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengarusutamaan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

Menurutnya, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak boleh hanya berhenti pada pelatihan atau sosialisasi.

Pemerintah daerah diharapkan berani menghadirkan program yang mengarah pada penanganan kasus kekerasan, perkawinan anak, dan persoalan nyata lainnya di masyarakat.

“Harapannya, program tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar menyentuh persoalan konkret seperti kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang membutuhkan penanganan lebih serius,” pungkasnya. (kin)