JEMBER, Radarjember.net - Persoalan kerusakan jalan adalah hal yang klasik. Walau klasik, masih saja terjadi. Ikhtiar perbaikan jalan pun tidak hanya dilakukan pemerintah. Tapi, juga masyarakat. Sebagian jalan aspal yang dicor semen adalah buktinya. 

“Saya lewatkan Secaba saja, ya, Pak, kalau mau ke Stasiun Jember?” begitulah ucapan driver Gocar. Pilihan lewat jalan agak jauh rupanya bukan soal daerah kampus yang padat. Tapi, lebih karena jalan rusak.

Kerusakan di Jalan Riau itulah yang membuat driver Gocar kesal. Lubang jalan cukup dalam. Bila dipaksakan lewat, kaki-kaki mobilnya pun cepat rusak. Namun, jika memilih untuk menghindari jalan berlubang, maka siap-siap saja dibatin oleh pengguna jalan yang lainnya. Karena menimbulkan macet.

Adanya jalan berlubang tersebut oleh masyarakat sekitar juga turut diperhatikan. Tak sedikit dari mereka yang memperbaiki secara swadaya.

Yuyun Derawanto selaku Kepala Keamanan Unmuh Jember mengaku kerap melihat pengendara motor jatuh akibat jalan berlubang tepat di depan kampusnya yang berada di Jalan Karimata itu. “Diameternya memang kecil, tapi itu dalam. Kalau motor kencang ngelewatin lubang itu, sudah pasti 100 persen akan jatuh,” jelasnya.

Pihaknya pun menutup lubang jalan dengan paving block, sak pasir, hingga cor semen. Rupanya keresahan masyarakat tentang jalan rusak atau jalan berlubang juga tersampaikan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait. Bupati mengaku memang sering disambati persoalan jalan rusak lewat layanan Wadul Guse.

Gus Fawait sempat mengecek ketersediaan anggaran perawatan/perbaikan jalan di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember. Didapati, anggarannya tersebut memang dirasa kurang. "Setelah kami cek, ternyata di OPD terkait tidak ada anggaran yang utuh untuk perbaikan jalan," katanya saat ditemui, beberapa pekan lalu.

Menurut Gus Fawait, kekurangan anggaran itu memaksa pemerintah daerah harus memutar otak. Salah satunya dengan melakukan pemangkasan sejumlah belanja. Seperti memangkas biaya perjalanan dinas pejabat, hingga memangkas anggaran pengadaan mobil dinas baru.

"Tentu kami tidak diam atas keluhan jalan rusak ini, maka kami mencoba mencari anggaran yang bisa dialihkan. Salah satunya anggaran pembelian mobil dinas OPD kami batalkan dan kami alihkan untuk perbaikan jalan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyebut pemerintah daerah bisa menyiapkan anggaran perbaikan jalan dengan alokasi yang lebih lega. Yakni saat Perubahan APBD 2025 ataupun saat APBD 2026 nanti. "APBD tahun 2025 disusun, disahkan, oleh pemerintahan yang lama. Kami baru punya kewenangan di PAPBD 2025 atau APBD 2026," imbuh dia.

Halaman

1   2