Jember, Radarjember.net – Program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat kini mulai disosialisasikan secara luas kepada lembaga pendidikan anak usia dini di Jember.

Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Jember menjadi penggerak utama dengan menggelar sosialisasi program wajib belajar 13 tahun, Selasa (16/09). 

Setelah sebelumnya dibuka di Balung, kegiatan kali ini bertempat di Rambipuji dan diikuti oleh kepala TK dari enam kecamatan di sekitarnya. 

Ketua IGTKI Jember, Endang Suprihatin, menjelaskan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan pembelajaran mendalam di Universitas Argopuro.

Kali ini, fokus diberikan kepada kepala TK agar lebih siap menjadi pemimpin pembelajaran sesuai kebijakan baru pemerintah.

“Karena jumlah lembaga TK di Jember sangat banyak, kegiatan ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Maka dibagi menjadi lima wilayah, satu titik terdiri dari enam hingga tujuh kecamatan. Sosialisasi ini berlangsung dari 15-19 September,” terang Endang.

Rangkaian kegiatan sosialisasi digelar bergilir, mulai dari Balung, Rambipuji, Ambulu, Sumbersari, hingga berakhir di Sumberjambe. 

Materi masih sama, yakni penguatan kepemimpinan kepala TK dalam menyongsong program wajib belajar 13 tahun.

Endang menegaskan, sesuai kebijakan terbaru pemerintah, pendidikan anak usia dini kini menjadi bagian dari wajib belajar 13 tahun. 

“Kalau dulu wajib belajar 12 tahun dimulai dari SD, sekarang dimulai dari TK, usia 5–6 tahun. Karena itu, kepala sekolah harus benar-benar siap melaksanakan aturan tersebut,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini diharapkan para kepala TK dapat memahami peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran yang visioner. 

Kepala TK tidak hanya bertanggung jawab mengelola lembaga, tetapi juga memastikan anak-anak mendapat pendidikan pra-sekolah dasar yang memadai.

Selain itu, Endang juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih pada lembaga TK di Jember. 

Pasalnya, ketika program wajib belajar 13 tahun berjalan, dari 953 TK di Jember, 99 persen masih berstatus swasta, hanya 6 TK yang Negeri. 

“Harapan kami akan ada lebih banyak TK negeri, atau setidaknya ada lembaga swasta yang sudah memenuhi syarat bisa dinegerikan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan TK negeri penting untuk pemerataan akses pendidikan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi guru TK untuk terus berkembang dengan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

Sebab, selama ini peluang tersebut sangat terbatas karena syaratnya guru TK harus ditempatkan di lembaga negeri.

“Kalau TK negeri bertambah, otomatis kesempatan bagi guru TK untuk berkembang melalui jalur resmi juga semakin terbuka,” tegasnya.

Meski begitu, ia mengapresiasi kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 

“Banyak guru yang tetap mengajar dengan honor jauh di bawah UMR, tetapi tetap berkomitmen memajukan pendidikan anak. Itu patut diapresiasi,” ujarnya.

Yulianti, peserta sekaligus kepala TK Nurul Ulum Tanggul, menyambut positif program wajib belajar 13 tahun. 

Menurutnya, pendidikan pra-sekolah dasar sangat krusial dalam membentuk kemandirian anak sebelum masuk SD.

“Semoga program ini mendapat dukungan penuh, terutama untuk pendidiknya. Kami berharap guru-guru TK mendapat pelatihan berkelanjutan serta fasilitas yang memadai agar bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik,” ungkapnya. (lel/hrd)