SUMBERSARI, Radar Jember – Sejumlah perwakilan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Jember kembali mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka, kemarin (11/11).

Rapat dengar pendapat (RDP) kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bulan lalu yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kemenpan RB di Jakarta. Mereka meminta Pemkab membuka seleksi ASN formasi PPG Prajab tahun 2026.

Perwakilan PPG Prajabatan Jember, Ahmad Haris, mengaku senang ada tindak lanjut, meski kecewa karena prosesnya berjalan lambat.

Ia menjelaskan, pihaknya telah bersurat ke DPRD sejak tiga pekan sebelumnya untuk meminta hasil tindak lanjut kunjungan ke Jakarta, namun baru direspons hari ini.

“Kami cukup puas karena akhirnya difasilitasi, tapi kecewa karena waktunya terlalu lama. Selain itu, forum digabung dengan PGRI sehingga pembahasan tidak leluasa,” ujarnya.

Haris berharap hasil diskusi kali ini benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Menurutnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa rencana seleksi regional bagi guru PPG Prajabatan belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Pemerintah pusat memang memberikan peluang bagi daerah untuk menggelar seleksi sesuai kebutuhan, tetapi kebijakan itu bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.

 “Sepertinya Kabupaten Jember belum mampu melaksanakan seleksi regional karena menyesuaikan anggaran,” jelasnya.

Selain itu, persoalan data Dapodik juga masih menjadi kendala akibat aturan yang mensyaratkan SK Bupati. 

Lalu ada juga syarat masa pengabdian minimal dua tahun bagi PPG Prajab yang diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu, pihaknya bakal menyusun langkah agar bisa bertemu bupati Jember untuk menyampaikan permasalah tersebut.

Haris menambahkan, para lulusan PPG Prajabatan berharap Pemkab Jember membuka formasi khusus bagi mereka pada rekrutmen PPPK tahun 2026.

Janji dari Kemendikdasmen menyebutkan bahwa persoalan tenaga honorer akan diselesaikan maksimal akhir 2025, sehingga seleksi 2026 dapat difokuskan untuk PPG Prajabatan.

“Kami akan terus mengawal janji ini agar terealisasi. Harapannya, 2026 nanti ada pembukaan formasi penuh waktu untuk kami,” tegasnya.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jember, Abdullah, menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan kementerian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Kemendikdasmen dan Kemenpan-RB.

Menurutnya, Kemendikdasmen mendorong pembukaan peluang bagi Guru Tidak Tetap (GTT), namun Kemenpan RB menegaskan bahwa pengangkatan hanya melalui jalur CPNS atau PPPK.

 “Menteri Pendidikan tahu banyak sekolah kekurangan guru, tapi Menpan RB tetap pada kebijakan tidak membuka jalur lain selain CPNS atau PPPK,” jelasnya.

Abdullah menambahkan, hasil pertemuan terakhir pada 2 November antara Dispendik, BKPSDM, dan BPKAD Jember menunjukkan kekurangan guru mencapai sekitar 1.700 orang.

--Page-- 

Pemerintah daerah sedang menyusun langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan itu melalui rekrutmen 2026, dengan catatan tergantung kemampuan anggaran.

“Kalau sudah ada kesepakatan soal anggaran, baru bisa diajukan surat permohonan ke Menpan RB. Semua masih berproses. Jadi kami belum bisa memberikan kepastian (pembukaan formasi PPG Prajab,Red),” ujarnya.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan, pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari RDP sebelumnya dan kunjungan ke kementerian yang sudah dilakukan.

Ia menilai, ada progres positif bagi PPG Prajabatan, meski hasil akhirnya masih menunggu keputusan pusat.

“Harapannya, Kemendikdasmen bisa memperkuat posisi teman-teman PPG di Jember agar diusulkan menjadi formasi guru yang dibutuhkan daerah,” pungkasnya. (kin)